Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama

Authors

  • Piousty Hasna Arifany Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari`ah, Universitas Islam Bandung

DOI:

https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.199

Keywords:

Implementasi E-Court, Pengadilan Agama Bandung

Abstract

Abstract. The research in this thesis is a type of content analysis and descriptive analysis. The data used in this study is primary data, namely interviews and secondary legal materials in the form of Perma No. 1 of 2019 concerning online case administration and the Letter of the Directorate General of the Religious Courts Agency, No. 5374/DJA/HM.01/X/2019. While the approach that the author uses is qualitative and normative-empirical. The author uses data collection techniques Literature Study, observation, interviews, and documentation. In the Letter of the Directorate General of the Religious Courts Agency, No. 5374/DJA/HM.01/X/2019 it has been explained that all Courts of First and Appeals within the Religious Courts immediately implement the e-court system as a follow-up to PERMA No. 1 of 2019. At the Bandung Religious Court, the e-court itself has been implemented since 2019, but the use of this e-court is deemed not optimal, during the COVID-19 pandemic situation, e-court can be a solution for litigation online in order to minimize crowds. The results of this study indicate that there are factors that hinder the implementation of e-court at the Bandung Religious Court.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian implementasi pelaksanaan peradilan  melalui e-court di Pengadilan agama Bandung dengan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online dan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, No 5374/DJA/HM.01/X/2019. Penelitian ini  bersifat normatif empiris. Dianalisis secara deskriptif. Data diperoleh melalui studi Pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara secara online dan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, No 5374/DJA/HM.01/X/2019 telah dilaksanakan sejak tahun  2019. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif akibat literasi masyarakat terkait e-court masih rendah.

References

Djatmiko, H., 2019. Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca di Undangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Jurnal Legalita, Volume 1, p. 24.
Aidi, Z., 2020. Implementasi E-Court Dalam Mewujdukan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif dan Efisien:. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 1, p. 81.
Susanto, M. I. W. S., 2020. Muhamad Iqbal, Wawan Supriyatna, Menciptakan Sistem Peradilan Efesien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. Jurnal Cendekia Hukum, Volume 6, p. 105.
Muhammad Yunus, F. F. R. S. H. , G.K.S, 2018. Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, Gusti Khairina Shofia, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,. Amwaluna : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 2, p. 145.
Masyarat Pengadilan Agama Bandung, 2021. Pelaksanaan E-court [Wawancara] (Maret, 2021).

Downloads

Published

2021-10-26