Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota

Kajian Penilaian Kelayakan Berjalan dan Risiko Keselamatan Fasilitas Pejalan Kaki Jalan Pandanaran

Muhammad Nur Ardiansyah, Frans Tohom, Rizal Aprianto — Thu, 19 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Berjalan kaki merupakan pilihan yang tepat dalam melakukan perpindahan dalam jarak dekat, tetapi moda trasnportasi ini dianggap kelompok yang rentan dan memiliki resiko tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis nilai indeks kelayakan berjalan dan persepsi pengguna terhadap kelayakan berjalan kaki serta melakukan analisis potensi bahaya untuk merumuskan rekomendasi. Evaluasi usulan fasilitas berdasarkan indeks kelayakan berjalan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan serta penilaia perepsi pengguna. Hasil analisis berdasarkan observasi menunjukkan indeks kelayakan berjalan kurang memadai dengan nilai 48,57. Persepsi pengguna terhadap indeks kelayakan berjalan juga menunjukkan kategori kurang memadai dengan nilai 48,54. Beberapa parameter dengan skor rendah meliputi infrastruktur pendukung untuk pejalan kaki berkebutuhan khusus, kondisi jalur pejalan kaki yang berbagi ruang dengan moda transportasi lain, keberadaan penghalang, serta ketersediaan dan kualitas fasilitas penyeberangan. Analisis HIRA mengidentifikasi 22 potensi bahaya, dengan tingkat risiko sedang sebesar 64%, risiko tinggi 32%, dan risiko ekstrem 4%. Rekomendasi perbaikan mencakup peningkatan kualitas guiding block, pemasangan bollard pada akses jalan ramah disabilitas, penyediaan fasilitas penyeberangan yang memadai seperti zebra cross, serta penghapusan penghalang yang mengurangi lebar efektif jalur pejalan kaki.

Abstract. Walking is the best way to travel short distances, however pedestrians are considered vulnerable and at risk. The objective of this research is to analyze the walking feasibility index and user perceptions on the feasibility of walking. Additionally, the study will
identify potential hazards and provide recommendations based on the findings. The walkability index values are calculated from on-site inspections and assessments of user perception.Based on the measurements, the study results indicate that the walkability index at Pandanaran is inadequate with a value of 48.57. The user perception also indicates an inadequate category with an overall score of 48.54 Several parameters that receive low ratings include infrastructure for pedestrians with special needs, the condition of pedestrian paths, barriers, and the availability and condition of crossing facilities.The HIRA analysis identified a total of 22 hazards, with a 64%
moderate risk level, a 32% high risk level, and a 4% extreme risk level. The recommendations for enhancing pedestrian infrastructure encompass repairing guiding block, installing bollards at disabled-friendly sidewalk entrances to prevent motorbikes from entering the sidewalk, adding sufficient crossing facilities like zebra crossings, and eliminating obstacles that obstruct the effective width of pedestrian pathways.

Analisis Tipologi Permukiman Kawasan Industri di Kecamatan Sandubaya Kota Mataram

Sri Rahmi Yunianti Rahmi, Rasyid Ridha, Febrita Susanti — Sun, 22 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Kecamatan Sandubaya ialah salah satu kawasan peruntukan industri di Kota Mataram yang dikembangkan sebagai pendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok. Aktifitas industri yang beragam memberikan dampak pada tingginya jumlah penduduk di kecamatan Sandubaya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tipologi permukiman kawasan industri di Kecamatan Sandubaya sehingga dapat dilakukan penanganan permasalahan permukiman berdasarkan karakteristik tipologi permukimannya. Metode penelitian ini yakni deskriptif kuantitatif dan analisis spasial, dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh sebagai sumber data utama yang akan diolah menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasilnya ialah terdapat delapan tipe permukiman yang di dominasi oleh tipe empat dimana tipe tersebut memiliki karakteristik tingkat kekumuhan ringan, kualitas lingkungan permukiman, kepadatan penduduk rendah, tingkat pendidikan masyarakat SD-SMA, mata pencaharian masyarakat sebagai petani, pedagang dan industri yang tersebar hampir di seluruh blok lingkungan permukiman.

Abstract. Sandubaya sub-district area is one of the designated industrial areas in Mataram City which developed as a support for the development of trade and service areas with the superblock concept. Various industrial activities have an impact on the high number of residents in the Sandubaya sub-district. The purpose of this research is to find out the typology of industrial area settlements in Sandubaya District so that settlement problems can be handled based on the characteristics of the settlement typology. This research method is quantitative descriptive and spatial analysis, by utilizing remote sensing as the main data source which will be processed using a Geographic Information System (GIS). The result is that there are eight types of settlements which are dominated by type four where these types have the characteristics of a mild slum level, moderate settlement environmental quality, low population density, elementary-high school community education level, community livelihoods as farmers, traders and industries and that are spread almost all over the city in residential blocks.

Kajian Penyimpangan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara di Kabupaten Bandung Barat

Zahwa Fadilla, Nia Kurniasari — Tue, 24 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Kawasan Bandung Utara ditetapkan sebagai kawasan konservasi Provinsi Jawa Barat karena kawasan ini mempunyai potensi resapan air yang tinggi. Pasokan air tanah untuk wilayah cekungan Bandung sekitar 60% berasal dari wilayah Bandung Utara. KBU berfungsi sebagai cekungan air tanah, cadangan air baku, dan menjaga iklim mikro. Peningkatan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Koefisien wilayah terbangun telah melampaui 70%, menyebabkan kerusakan lingkungan dan dampak ekologis yang signifikan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Bandung barat pada tahun 2018 - 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,5% dari 5 tahun terakhir menjadi pengaruh terhadap terjadinya alih fungsi lahan. Pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) tidak sesuai dengan kondisi fungsional hidrologis dan fungsi lindung kawasan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara (KBU) di Kabupaten Bandung Barat terhadap RTRW Kabupaten Bandung Barat. Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah metode analisis spasial berupa digitasi dan overlay. Berdasarkan hasil studi, indikasi penyimpangan pola pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara di Kabupaten Bandung barat sebesar 27% dengan pemanfaatan ruang terbesar oleh semak belukar dan lahan terbangun.

Abstract. The North Bandung area is designated as a conservation area because it has high water catchment potential. Around 60% of the groundwater supply for the Bandung basin area comes from the North Bandung area. KBU functions as a groundwater basin, raw water reserve, and micro-climate maintenance. Increased development in the North Bandung Area (KBU) shows an alarming situation. The coefficient of built-up area has exceeded 70%, causing significant environmental damage and ecological impacts. The increase in population in West Bandung Regency in 2018-2022 has increased by 6.5% from the last 5 years, influencing land use change. Development in the North Bandung Area (KBU) is not in accordance with the hydrological functional conditions and protected functions of the area. This study aims to identify deviations in the spatial utilization of the North Bandung Area (KBU) in West Bandung Regency against the West Bandung Regency RTRW. The analysis method used in this study is a spatial analysis method in the form of digitization and overlay. Based on the results of the study, indications of deviations in the pattern of spatial utilization of the North Bandung Area in West Bandung Regency amounted to 27% with the largest space utilization by shrubs and built-up land.

Pemetaan Peran Stakeholder dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Fadhila Nur Amalia, Weishaguna, Nia Kurniasari — Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Purwakarta, tercantum dalam Peraturan Bupati No 48 Tahun 2022, Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman 2018-2023, dan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2021. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program Rutilahu menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi, minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, peran swadaya masyarakat yang belum optimal, banyaknya rumah tidak layak huni, dan sasaran program yang tidak tepat. Desa Bojong Barat dipilih sebagai sampel karena penerapan prinsip Ta'awun, keteraturan, dan ketertiban oleh stakeholder, serta relevansi dengan Perdes No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2021-2026. Tujuan studi ini, yaitu terpetakannya peran stakeholder dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat dengan menggunakan metode purposive sampling dan teknik pengumpulan data primer serta sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis MACTOR. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemetaan peran stakeholder dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta berdasarkan analisis MACTOR Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) didapat 4 tipologi komposisi.

Abstract. The Repair of Uninhabitable Houses program is the focus of development in Purwakarta Regency, listed in Regent Regulation No. 48 of 2022, the Strategic Plan of the Spatial Planning and Settlement Office 2018-2023, and Regional Regulation No. 03 of 2021. Several previous studies have shown that the implementation of the Rutilahu program faces various obstacles, such as lack of coordination, lack of socialization, limited human resources, the suboptimal role of community self-help, the large number of uninhabitable houses, and inappropriate program targets. Bojong Barat Village was chosen as a sample due to the application of the principles of Ta'awun, order and regularity by stakeholders, as well as relevance to Perdes No. 13 of 2021 concerning the 2021-2026 Village Medium-Term Development Plan. The purpose of this study is to map the role of stakeholders in the Improvement Program for Non-Habitable Houses in West Bojong Village using purposive sampling method and primary and secondary data collection techniques. Data analysis was conducted using the MACTOR analysis method. The results of the analysis show that mapping the role of stakeholders in the Uninhabitable House Repair Program in West Bojong Village, Purwakarta Regency based on the MACTOR Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) analysis obtained 4 typologies of composition.

Evaluasi Program Jakamantul (Jalan Kabupaten Mantap Betul) Kabupaten Pandeglang

Widya Rizqi Azzahra, Dadan Mukhsin — Thu, 26 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Program Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul) merupakan program yang dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas wilayah melalui upaya peningkatan dan pemeliharaan kualitas jalan kabupaten, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi, aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat. Program Jakamantul merupakan salah satu program prioritas yang menjadi misi ke-1 dalam upaya mengatasi permasalahan terkait rendahnya konektivitas dan kekuatan wilayah serta infrastruktur daerah. Fokus utama program dialokasikan pada status jalan kabupaten, dan lokasi penelitian ini berada di Ruas Jalan Cicadas-Jalan Pasirpeuteuy dan Ruas Jalan Pasirpeuteuy-Kaduengang yang secara strategis memiliki dampak terhadap konektivitas di wilayah kecamatan. Evaluasi terhadap program ini dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja program, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi capaian dan ketidaksesuaian kinerja program dengan membandingkan dua ruas jalan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kombinasi analisis kuantitatif dan kualitatif, hasil evaluasi program menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam capaian pada kedua ruas jalan serta adanya ketidaksesuaian pada salah satu ruas jalan dalam pelaksanaan target program. Penelitian ini menggunakan analisis Key Performance Indicators dan analisis komparatif. Berdasarkan temuan tersebut, diketahui bahwa terdapat kendala dalam penyelesaian kinerja program, sehingga diperlukan peningkatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih komprehensif.

Abstract. The Mantap Betul District Road Program (Jakamantul) is a program designed with the aim of improving regional connectivity through efforts to improve and maintain the quality of district roads, which is expected to encourage economic improvement, accessibility and community welfare. The Jakamantul program is one of the priority programs which is the 1st mission in an effort to overcome problems related to low connectivity and regional strength and regional infrastructure. The main focus of the program is allocated to the status of district roads, and the location of this research is on the Jalan Cicadas-Jalan Pasirpeuteuy and Jalan Pasirpeuteuy-Kaduengang sections which strategically have an impact on connectivity in the sub-district area. Evaluation of this program can provide accurate information regarding program performance, so that it can be used as a basis for improvement and development to achieve more optimal results. This research aims to determine the condition of achievements and discrepancies in program performance by comparing the two roads that are the object of research. This research approach uses a combination of quantitative and qualitative analysis, the results of the program evaluation show that there are significant differences in achievements on the two road sections as well as discrepancies on one of the road sections in implementing the program targets. This research uses Key Performance Indicators analysis and comparative analysis. Based on these findings, it is known that there are obstacles in completing program performance, so improvements are needed in planning and implementing a more comprehensive program.

Pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Pancuran Rayo di Kabupaten Kerinci

Ahmad Fatih Almurtadho, Asep Hariyanto — Fri, 27 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstract. This research is based on the lack of management and development of infrastructure, accessibility, and adequate tourist facilities in the Rayo Shower Waterfall area. The road to the location is difficult and still in the form of slippery red soil is the main reason for the low interest of visitors to come. Currently, the management of the tourist area is still carried out by the local community and has not involved the local government. This lack of government involvement has the potential to hamper the development of tourist areas because it requires large funding. This study aims to identify the potential attractiveness and feasibility level of development in Rayo Shower Waterfall tourism. There are 8 variables used in this study, namely: attractiveness, accessibility, conditions around the area, accommodation, facilities and infrastructure, availability of clean water, carrying capacity of the area, and market share. The method used includes ADO-ODTWA analysis. Data were obtained through direct observation at tourist sites, questionnaires to visitors and local communities, as well as literature review and related documents. The results of the ADO-ODTWA analysis show that variables with high potential are accessibility, facilities and infrastructure, and availability of clean water. Potential variables are attractiveness, area carrying capacity, and market share, while non-potential variables are accommodation and area carrying capacity. The conclusion of this study is that Rayo Shower Waterfall has.

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada masalah kurangnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, serta fasilitas wisata yang memadai di kawasan Air Terjun Pancuran Rayo. Jalan menuju lokasi yang sulit dan masih berupa tanah merah licin menjadi alasan utama rendahnya minat pengunjung untuk datang. Saat ini, pengelolaan kawasan wisata tersebut masih dilakukan oleh masyarakat setempat dan belum melibatkan pemerintah daerah. Ketidaklibatan pemerintah ini berpotensi menghambat pengembangan kawasan wisata karena membutuhkan pendanaan besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi daya tarik dan tingkat kelayakan pengembangan di wisata Air Terjun Pancuran Rayo. Ada 8 variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: daya tarik, aksesibilitas, kondisi sekitar kawasan, akomodasi, sarana dan prasarana, ketersediaan air bersih, daya dukung kawasan, dan pangsa pasar. Metode yang digunakan meliputi analisis ADO-ODTWA. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi wisata, kuesioner kepada pengunjung dan masyarakat setempat, serta kajian literatur dan dokumen terkait. Hasil analisis ADO-ODTWA menunjukkan bahwa variabel yang sangat berpotensi adalah aksesibilitas, sarana dan prasarana, serta ketersediaan air bersih. Variabel yang berpotensi adalah daya tarik, daya dukung kawasan, dan pangsa pasar, sedangkan variabel yang tidak berpotensi adalah akomodasi dan daya dukung kawasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Air Terjun Pancuran Rayo memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan, dengan keindahan alam dan keunikan air terjun sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Arahan Pengembangan Co-Working Space di Kawasan Kampus 1 (satu) Universitas Islam Bandung

Restu Septian Nugraha, Ira Safitri Darwin — Sat, 28 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Pesatnya kemajuan teknologi berdampak besar pada perubahan pola perilaku individu, banyak orang cenderung mengandalkan internet dan mencari tempat yang nyaman untuk berinteraksi, termasuk dalam konteks pembelajaran akademik. Co-working space menjadi fasilitas pendukung mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran di luar kelas. Co-working space di kampus tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan mahasiswa, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan staf karyawan, di mana mahasiswa dapat menyelesaikan tugas individu maupun berdiskusi secara kelompok. Unisba saat ini memiliki akreditasi unggul, sehingga sudah seharusnya memberikan fasilitas yang mencerminkan akreditasi unggul, salah satunya adalah co-working space. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penentuan titik lokasi dan pengembangan co-working space di Kawasan kampus Universitas Islam Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan teknik analisis triangulasi spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi pengembangan co-working space di kawasan kampus 1 (satu) Universitas Islam Bandung tersebar kedalam 6 gedung, yaitu gedung tamansari 1 (satu), FMIPA, LPPM, Dekanat, Kedokteran, dan Pascasarjana, dengan pengembangan co-working space terbagi kedalam 2 kategori, yaitu pengembangan co-working space dengan memanfaatkan ruang – ruang kosong yang saat ini tidak memiliki fungsi yang optimal, dan optimalisasi co-working space yang saat ini tersedia.

Abstract. The rapid advancement of technology has a major impact on changes in individual behavior patterns, many people tend to rely on the internet and look for a comfortable place to interact, including in the context of academic learning. Co-working space is a supporting facility for students in learning activities outside the classroom. Co-working space on campus not only functions as a meeting place for students, but also as a collaboration space between students, lecturers, and staff, where students can complete individual assignments or discuss in groups. Unisba currently has superior accreditation, so it should provide facilities that reflect superior accreditation, one of which is co-working space. This study aims to identify the determination of location points and development of co-working space in the Universitas Islam Bandung campus area. The method used in this study is quantitative with spatial triangulation analysis techniques. The results of the study indicate that the location of co-working space development in the campus area 1 (one) of the Islamic University of Bandung is spread across 6 buildings, namely Tamansari building 1 (one), FMIPA, LPPM, Dean's Office, Medicine, and Postgraduate, with the development of co-working space divided into 2 categories, namely the development of co-working space by utilizing empty spaces that currently do not have optimal functions, and optimization of co-working space that is currently available. The area of co-working space in the Campus area 1 (one) of the Islamic University of Bandung is less than the standard, which is 1,235.27 m2 out of 3 (three) so that it is necessary to increase the area of co-working space.

Evaluasi Kebijakan di Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan (KKBK) Bandara Juanda Sidoarjo

Hetty Oktaviana — Sat, 28 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Penelitian mengenai Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan (KKBK) memiliki urgensi tinggi, terutama dalam konteks keselamatan penerbangan dan pengelolaan ruang udara di Indonesia. Hal ini mengingat fakta empiris yang menunjukkan mayoritas kecelakaan terjadi selama fase pendaratan dan pendekatan penerbangan, terhitung 76% dari total kecelakaan[1]. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait aturan KKBK. Metodologi content analysis dan overlay GIS. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, Kebijakan RTRW masih bersifat umum untuk membahas KKBK. Kebijakan yang ada masih membahas sebatas KKOP. Kedua, perlunya menampilkan radius KKBK dalam peta rencana pola ruang. Ketiga, terdapat inkonsistensi antara aturan KKBK Rencana Induk Bandar Juanda[2] dengan RTRW[3]Ketiga, perlunya memuat substansi penggunaan lahan KKBK yang detail.
Abstract. Research regarding Possible Accident Hazard Areas (KKBK) has high urgency, especially in the context of aviation safety and air space management in Indonesia. This is considering the empirical facts that show the majority of accidents occur during the landing and approach phases of flight, accounting for 76% of total accidents [1]. This research aims to evaluate government policies regarding KKBK regulations. GIS content analysis and overlay methodology. The results of this research conclude firstly, the RTRW Policy is still general in discussing KKBK. The existing policy still only discusses KKOP. Second, it is necessary to display the KKBK radius in the spatial pattern planning map. Third, there is an inconsistency between the KKBK regulations for the Bandar Juanda Master Plan [2] and the RTRW[3]. Third, there is a need to include detailed KKBK land use substance.

Analisis Interaksi Transportasi dan Kondisi Ekonomi Kota Semarang dengan Kabupaten Sekitarnya

Ummi Hanifah Marshush, Hilmi Hilmansyah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Kota Semarang sebagai pusat kegiatan di Jawa Tengah harus didukung oleh kondisi transportasi yang unggul, sehingga mobilisasi masyarakat, barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Dalam konteks ekonomi, transportasi Kota Semarang menjadi aspek yang penting untuk distribusi dalam alur hulu dan hilir yang juga melibatkan kabupaten lain di sekitarnya yaitu Kabupaten Semarang, Demak dan Kendal. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana interaksi antara transportasi dan ekonomi Kota Semarang dengan kabupaten di sekitarnya. Kondisi transportasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu jumlah kendaraan, panjang jalan, jalan rusak dan waktu tempuh menuju ke pusat Kota Semarang. Sedangkan kondisi ekonomi yang digunakan yaitu PDRB dan nilai gravitasi. Dari hasil penelitian, interaksi kuadran 1 (unggul) yaitu antara Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang, interaksi kuadran II (berkembang) yaitu Kota Semarang dengan Kabupaten Demak dan interaksi kuadran III (potensial) yaitu Kota Semarang dengan Kabupaten Kendal.

Abstract. Semarang city as the center of activity in Central Java must be supported by superior transportation conditions, so that the mobilization of people, goods and services can run well. In an economic context, Semarang City transportation is an important aspect for distribution in upstream and downstream channels which also involves other surrounding districts, namely Semarang, Demak and Kendal Regencies. This research was conducted to see the interaction between transportation and the economy of Semarang City and the surrounding districts. The transportation conditions used in this research are the number of vehicles, road length, damaged roads and travel time to the center of Semarang City. Meanwhile, the economic conditions used are GRDP and gravity value. From the research results, the interaction in quadrant 1 (excellent) is between Semarang City and Semarang Regency, the interaction in quadrant II (developing) is between Semarang City and Demak Regency and the interaction in quadrant III (potential) is between Semarang City and Kendal Regency.

Analisis Spasial Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau pada SWK Cibeunying di Kota Bandung

Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang yang dapat diakses oleh umum maupun privat. Kota Bandung termasuk ke dalam salah satu kota terpadat di Indonesia, dengan proporsi RTH yang masih belum memenuhi kebutuhan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, kota sudah semestinya melakukan pembangunan dengan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas penunjang. Alih fungsi lahan yang dilakukan merupakan perubahan dari RTH menjadi penggunaan lahan lain. SWK Cibeunying memiliki potensi permasalahan terkait ketersediaan RTH yang tidak mencukupi akibat alih fungsi lahan untuk kebutuhan kegiatan Travelopolis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi RTH baru yang dapat dikembangkan di Kota Bandung. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan analisis spasial dengan software ArcGis. Meotde pengumpulan data menggunakan studi litearatur. Hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasinya kekurangan luas RTH hijau di SWK Cibeunying berdasarkan 20% luas wilayah yaitu sebesar 362,33 Ha, kekurangan RTH berdasarkan jumlah penduduk sebesar 679,854 Ha dan Lahan potensial sebesar 807 Ha. Sehingga kekurangan RTH dapat dipenuhi melalui cadangan ruang sebesar 444,67 Ha berdasarkan kebutuhan RTH dari luas wilayah, dan 127,146 Ha berdasarkan kebutuhan rth dari jumlah penduduk.

Abstract. Green Open Space (RTH) refers to an area accessible for both public and private use, serving as a vital component of urban environments. Bandung, one of Indonesia's most densely populated cities, currently faces a significant challenge as the existing proportion of green open space remains inadequate to meet the needs of its population. To foster economic growth and community development, cities are often driven to expand infrastructure and support facilities. However, this process frequently involves land conversion, where green open spaces are repurposed for other uses. In the case of Sub-Wilayah Kota (SWK) Cibeunying, the demand for space to support activities under the Travelopolis initiative has intensified the issue of limited green open space. This research aims to explore the potential for developing new green open spaces within the city of Bandung to address this shortfall. Using quantitative methods and spatial analysis supported by ArcGIS software, the study identified a significant gap in the provision of green open spaces in SWK Cibeunying. The findings indicate a deficiency of 362.33 hectares when assessed against the 20% area standard, and 679.854 hectares based on population needs. On the other hand, the research also identified 807 hectares of potential land that could be allocated for green open space development. To address this issue, the study suggests utilizing space reserves to fulfill the green open space deficit, which amounts to 444.67 hectares based on area standards and 127.146 hectares based on population requirements.