Jurnal Riset Ilmu Hukum

Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer

M Zaki Rizaldi — 2024-08-01

ABSTRAK

Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan membuat bangsa Indonesia maju dan bermartabat, sedangkan pendidikan yang tertinggal akan membuat masyarakat dan bangsa menjadi miskin. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi soko guru kemajuan suatu bangsa, di mana jika pendidikan maju maka kemajuan bangsa juga akan terlihat. Pendidikan juga merupakan sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan pendidikan yang baik kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat ditingkatkan. Namun, masih banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan pendidikan Indonesia, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sistem pendidikan yang baik dan bermutu, serta semangat kemerdekaan untuk terus memajukan pendidikan. Di Indonesia, masih banyak guru honorer yang tidak mendapatkan hak-haknya, seperti upah/gaji yang rendah, ketidakpastian status pekerjaan, kurangnya fasilitas, dan akses pendidikan. Hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan mempengaruhi kemajuan negara. Oleh karena itu, pihak-pihak atau pejabat pemerintahan harus memberikan dan memperjuangkan hak-hak untuk guru honorer, karena guru-guru honorer juga sangat berjasa dalam dunia pendidikan kepada murid siswa/siswi di sekolahan terutama di daerah-daerah terpencil. Jika hak guru-guru honorer ini tidak diperhatikan maka akan menimbulkan dampak negatif yang tentu akan mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia seperti menurunnya kualitas proses belajar mengajar. Pendidikan merupakan faktor penting bagi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan membuat bangsa Indonesia maju dan bermartabat, sedangkan pendidikan yang tertinggal akan membuat masyarakat dan bangsa menjadi miskin. Oleh karena itu membahas hal tersebut dalam jurnal dengan judul “Prespektif hukum dalam Mempertahankan HAM guru honorer”

Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan dengan Racun Sianida

Illa fatika syahda — 2024-07-23

Abstrak

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dan kejahatan. Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan kelakuan buruk. Menurut beberapa ahli, seperti Wilhelm Saue berpendapat bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya; dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negar-negara dan bangsa-bangsa. Objek penelitian kriminologi adalah kejahatan dalam kehidupan individu dan kejahatan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Kriminologi juga membahas tentang pelaku, korban kejahatan, dan reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Kasus kejahatan kriminalitas yang terjadi di Indonesia saat ini semakin meningkat setiap harinya, terutama pada hal yang berterkaitan dengan kasus pembunuhan. Salah satunya adalah pembunuhan menggunakan sianida, yang merupakan bentuk kejahatan serius dan memerlukan investigasi yang cermat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait kasus pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan sianida, dengan fokus pada motif, pelaku, serta dampak yang dihasilkan. Kriminologi juga membahas tentang pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Dalam kasus pembunuhan menggunakan sianida, pelaku menggunakan sianida sebagai alat untuk membunuh orang, yang merupakan motif utama kriminalitas ini. Dampak dari kasus pembunuhan ini sangat negatif, karena kasus ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan mengancam kehidupan banyak orang. Jurnal ini dibuat menggunakan metode deskriptif analitis.

Abstract

Criminology is the study of crime and bad behavior. The term comes from the word “crimen” which means crime and “logos” which means science. According to Wilhelm Saue, criminology is the science of the evil traits of individuals and society, and the object of research is criminality in private and public life. Criminology also studies perpetrators, victims of crime, and social reactions to crime. In Indonesia, cases of criminality are increasing, especially cases of murder, such as those using cyanide. Cyanide murder is a serious crime that requires in-depth investigation. This paper aims to provide an overview of the cyanide murder case, focusing on the motive, perpetrator, and impact. In this case, the perpetrator used cyanide as a murder weapon, which was the primary motive for the crime. The impact was very negative, causing public unrest and threatening the lives of many people. This journal uses an analytical descriptive method.

Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak

Raihan Muhammad Tharif — 2024-07-23

Abstrak.

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwuiudkan. Salah satu upaya kesehatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu perawatan dan/atau pengobatan mandiri dengan mengonsumsi obat-obatan pada saat menderita sakit. Namun, pada Tahun 2022, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan temuan tentang kasus gagal ginjal akut pada anak-anak akibat mengkonsumsi obat sirup yang mencapai 324 kasus. Obat-obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal tersebut diketahui diproduksi dari sejumlah perusahaan farmasi. Penulisan ini membahas tentang pertanggungjawaban hukum perusahaan farmasi dan upaya penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan, serta metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta penyelesaian sengketa. Undang-undang menyebutkan pertanggungjawaban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Upaya penyelesaian sengketa berupa gugatan yang diajukan berupa gugatan class action.

Abstract.

Health is a human right and an element of welfare that must be realized. One of the health efforts that can be carried out by the community is self-care and/or treatment by taking medication when suffering from illness. However, in 2022, the Ministry of Health of the Republic of Indonesia reported findings of 324 cases of acute kidney failure in children due to consuming syrup. The syrup drugs that cause kidney failure are known to be produced by a number of pharmaceutical companies. This writing discusses the legal responsibility of pharmaceutical companies and efforts to resolve consumer disputes based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method used is a normative juridical approach, research specifications are descriptive analysis, the data collection method is library research, and the data analysis method used is qualitative descriptive analysis. The results of the research, based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, regulate the rights and obligations of business actors and consumers as well as dispute resolution. The law states the responsibility of business actors to provide compensation for damage, pollution and/or loss to consumers resulting from consuming goods and/or services produced or traded. Efforts to resolve the dispute in the form of a lawsuit filed in the form of a class action lawsuit.

Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise ‘The Panturas’ terhadap Pemegang Hak Cipta

Nafisa Aliyah Aziza — 2024-07-23

Abstrak

Penyebaran karya cipta melalui media digital, seperti e-commerce, memiliki dampak positif bagi penciptanya. Ini membantu pemegang hak cipta untuk memperkenalkan dan meningkatkan popularitas serta penghasilan dari karyanya. Namun, di sisi lain, penyebaran melalui media digital juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya adalah kasus pelanggaran hak cipta yang dialami oleh band musik lokal, 'The Panturas', di mana merchandise mereka diproduksi dan dijual secara tidak resmi di e-commerce tanpa izin. Pelanggaran hak cipta semacam ini terus terjadi, menciptakan konsekuensi yang merugikan bagi pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, penelitian ini dilakukan untuk memahami implikasi dari penjualan bootleg merchandise 'The Panturas' dan pertanggungjawaban hukum yang harus ditanggung oleh pelaku usaha yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi dari penjualan merchandise ilegal ini belum sepenuhnya diatasi, karena pelaku usaha tidak meminta izin dan tidak memberikan ganti rugi kepada 'The Panturas'. Selain itu, tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta juga belum terlaksana karena 'The Panturas' sendiri tidak mengambil langkah hukum terhadap permasalahan tersebut.

Abstract

The dissemination of copyrighted works through digital media, such as e-commerce, has a positive impact on the creator. It helps copyright holders to introduce and increase the popularity and income of their works. However, on the other hand, dissemination through digital media can also have negative impacts, such as copyright infringement by irresponsible business actors. One example is the case of copyright infringement experienced by local music band, 'The Panturas', where their merchandise was unofficially produced and sold on e-commerce without permission. This kind of copyright infringement continues to occur, creating adverse consequences for copyright holders. In this context, this research was conducted to understand the implications of bootleg sales of 'The Panturas' merchandise and the legal liability that must be borne by the business actors involved. The results show that the implications of these illegal merchandise sales have not been fully addressed, as the business actors did not seek permission and did not provide compensation to 'The Panturas'. In addition, legal responsibility for copyright infringement has also not been implemented because 'The Panturas' themselves did not take legal action against the problem.

Perlindungan Korban Kejahatan Penipuan Online Bermodus Apk (Android Package Kit) melalui Whatsapp

Aldin Aliyyu Hakim — 2024-07-23

Abstract

The development of technology not only brings positive impacts but also increases negative consequences, one of which is the escalating crime, such as fraud through WhatsApp using the Android Package Kit (APK) modus. This research aims to determine the legal protection for victims of fraud crimes with the APK modus (Android Package Kit) through WhatsApp, as examined under Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. It also investigates the legal implementation against online fraud crimes with the APK modus through WhatsApp. This research falls under normative juridical legal research. The results state that legal protection for victims of online fraud crimes with the APK modus through WhatsApp is preventive, aiming for prevention, and repressive, aiming for prosecution. Preventive legal protection is found in Article 5, Article 8, Article 9, Article 10, and Article 12 of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, as well as Article 65 of the same law. Repressive legal protection is outlined in Article 67 and Article 69 of the Personal Data Protection Law. The implementation of the law against online fraud crimes with the APK modus through WhatsApp has been carried out in accordance with the Personal Data Protection Law. This legal application is conducted to prevent and anticipate similar crimes, resolve crimes, provide justice to victims, and ensure protection for the community.

Abstrak

Perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga meningkatkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya tindak kejahatan, seperti penipuan melalui WhatsApp dengan modus Android Package Kit (APK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan dengan modus APK (Android Package Kit) melalui WhatsApp ditinjau dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu juga untuk mengetahui implementasi hukum terhadap kejahatan penipuan online dengan modus APK melalui WhatsApp. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan online dengan modus APK melalui WhatsApp bersifat preventif yang bertujuan untuk pencegahan dan represif yang bertujuan untuk penindakan. Perlindungan hukum secara preventif terdapat pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Pasal 65 undang-undang yang sama. Perlindungan hukum secara represif dituangkan dalam Pasal 67 dan Pasal 69 UU Perlindungan Data Pribadi. Penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan online dengan modus APK melalui WhatsApp telah dilakukan sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Penerapan hukum ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kejahatan serupa, menyelesaikan kejahatan, memberikan keadilan bagi korban, dan menjamin perlindungan bagi masyarakat.

Kajian Yuridis Sosiologis Praktik Penawaran Jasa Ilmu Gaib dan Dampaknya terhadap Masyarakat

Dafa Alwidina — 2024-07-23

Abstract.

The beliefs that people believe in cannot be separated from the values of life and social culture of the community, so that beliefs that exist in an area can be considered as customs because they have been passed down from generation to generation. There is a development of this ancestral belief, namely by turning it into a magical science that has various benefits. Since ancient times, Tanah Pasundan has been known as an area that has the most dangerous magic and magic. One area that is strong in the practice of magic in the Land of Sunda is the city of Garut, which is often a reference point for supernatural warriors. Meanwhile, in criminal law itself, the regulation of occult knowledge is explained in Book III concerning Violations in Chapter VI concerning Violations of Morality Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP) Article 546 Paragraph (1) and Paragraph (2) . The regulation explains that a maximum imprisonment of 3 (three) months and a maximum fine of 300 (three hundred) rupiah can be imposed for anyone who offers, sells, hands over or distributes objects or amulets that are suspected of having supernatural powers, as well as for those who study knowledge or supernatural powers with the aim of creating confidence to commit criminal acts without danger to oneself.

Abstrak.

Kepercayaan yang diyakini masyarakat tidak dapat terlepas dari nilai-nilai kehidupan dan budaya sosial masyarakat, sehingga kepercayaan yang berada pada suatu wilayah dapat dianggap sebagai adat istiadat karena telah dilakukan secara turun-temurun. Adanya perkembangan dari kepercayaan nenek moyang tersebut yaitu dengan menjadikannya suatu ilmu magis yang memiliki beragam-ragam manfaatnya. Sejak dahulu, Tanah Pasundan dikenal menjadi wilayah yang mempunyai ilmu gaib dan sihir yang paling berbahaya. Salah satu daerah yang kuat akan praktik ilmu gaibnya di Tanah Sunda adalah Kota Garut yang seringkali menjadi salah satu rujukan bagi para pendekar supranatural. Sementara dalam hukum pidana sendiri pengaturan terhadap ilmu gaib ini dijelaskan pada Buku III Tentang Pelanggaran pada Bab VI Tentang Pelanggaran Kesusilaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 546 Ayat (1) dan Ayat (2). Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwasanya dapat dijatuhkan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) rupiah bagi siapa saja yang menawarkan, menjual, menyerahkan, ataupun membagikan benda atau jimat yang diduga memiliki kekuatan gaib, juga bagi yang mempelajarkan ilmu atau kesaktian yang tujuannya menimbulkan kepercayaan untuk melakukan tindak pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek yang Sama Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris

Alfiyyah Salsabilah Furi — 2024-07-31

Abstract

Notaries can be held responsible if there are errors and negligence committed in carrying out their duties. The deed he made refers to Article 1320 of the Civil Code, this agreement is still a problem by ignoring the regulations regulated by law. The purpose of the study is to confirm the validity of the PPJB deed and clarify the notary's responsibility for the deed he made in realizing the certainty of the parties. This research study uses a normative legal approach using analytical descriptive research specifications, the data collection technique is a library method using secondary data. The failure to fulfill the requirements of the agreement on the second PPJB deed, especially the requirement of competence which is a subjective requirement and the requirement for the validity of the agreement in the form of a lawful cause is an objective requirement, both of which are based on this PPJB doesn’t have legal force, with the violation of subjective requirements and the failure to fulfill objective requirements results in the agreement being null and void, meaning that the agreement is considered never existed. Fulfillment of responsibility by a Notary towards Consumers regarding losses due to deeds they have made, in civil unlawful acts, can be sued to compensate the parties for material losses and/or immaterial losses.

Abstrak

Notaris dapat mempertanggungjawabkan apabila terdapat kesalahan dan kelalaian yang dilakukanya dalam pelaksanaan tugas jabatanya. Akta yang dibuatnya mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian ini masih menjadi suatu permasalahan dengan mengabaikan peraturan yang diatur undang-undang. Tujuan penelitian untuk menegaskan keabsahan akta PPJB dan memperjelas tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam mewujukan kepastian para pihak. Kajian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data adalah metode kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. Tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dalam kasus akta PPJB kedua, khususnya syarat kecakapan yang merupakan syarat subjektif dari perjanjian dan syarat sah perjanjian berupa kausa yang halal merupakan syarat obyektif, keduanya berdasar pada PPJB ini tidak memiliki kekuatan hukum, dengan dilangggarnya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan dan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Pemenuhan tanggungjawab oleh Notaris terhadap Konsumen perihal kerugian atas akta yang dibuatnya, dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata dapat dituntut untuk mengganti kerugian para pihak berupa kerugian materiil dan atau kerugian immateriil

Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah Adat Perseorangan yang Objek Tanahnya telah Terdaftar atas Nama Orang Lain

Gilang Apriliana Fauzi — 2024-07-31

Abstract

The UUPA requires the government to register land, but does not set a time limit for registering individual customary land, this means that it does not provide legal certainty, so that individual customary land has not been properly registered at the Land Office, especially in rural areas. Problems arise when customary land owners want to register their land rights but are refused because they have registered a certificate in the name of another party issued by the Land Office. This shows the importance of land registration to provide legal certainty to owners of land rights, but better attention is needed in terms of administration and legal protection in the land registration process. This research aims to analyze the position of individual customary land whose land objects have been registered as belonging to someone else in relation to the basis of legal certainty as well as analyzing legal protection for individual owners of customary land whose land objects have been registered. belong to someone else. The method used in this research is normative juridical research. The research specifications are analytical descriptive, then analyzed qualitatively. The research findings indicate that legal protection and certainty only arise if land rights are registered. At the time the Basic Agrarian Law (UUPA) was enacted on September 24, 1960, individual customary land should have been registered as private property.

Abstrak

UUPA mengharuskan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, tetapi tidak menetapkan batas waktu untuk pendaftaran tanah adat perseorangan, menyebabkan banyak tanah adat yang belum terdaftar dan tidak memberikan kepastian hukum. Masih banyak tanah adat perseorangan di Indonesia yang belum terdaftar dengan baik di Kantor Pertanahan, terutama di daerah pedesaan. Masalahnya timbul ketika pemilik tanah adat ingin mendaftarkan hak atas tanahnya namun mengalami penolakan karena terlah terdaftar sertifikat atas nama pihak lain yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah, namun diperlukan perhatian yang lebih baik dari segi administrasi dan perlindungan hukum dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kedudukan tanah adat perseorangan yang objek tanahnya telah terdaftar menjadi milik orang lain dihubungkan dengan asas kepastian hukum serta untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah adat perseorangan yang objek tanahnya telah terdaftar menjadi milik orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum baru tercipta apabila hak atas tanahnya telah terdaftar. Seharusnya pada saat lahirnya UUPA pada tanggal 24 September 1960, pemilik tanah adat perseorangan harus didaftarkan menjadi hak milik.

Kedudukan Hukum Objek Hak Atas Tanah Milik pada Boedel Kepailitan yang Sudah Dijaminkan kepada Kreditor

Ika Saraswati — 2024-07-31

Abstract.

The position of preferred creditors and/or separatist creditors in reality does not all obtain rights in accordance with what is regulated in the Law. The purpose of this study is to determine the legal position of the object of land rights in the bankruptcy Boedel that has been guaranteed to creditors in relation to the principle of legal certainty and to analyze the legal certainty of creditors against the object of land rights that have been guaranteed in the bankruptcy Boedel. The research method used is a research approach using a normative legal approach, descriptive analysis research specifications, and the analysis method to be used is qualitative. The legal position of the object of land rights that has been guaranteed to creditors through the process of imposing mortgage rights, has binding legal force and provides a special position for creditors, namely preferred creditors and/or separatist creditors. However, in its implementation, it is still found that collateral objects that are burdened with mortgage rights are included in the bankruptcy Boedel so that they no longer provide a special position for creditors holding the collateral

Abstrak

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menjelaskan bahwa kreditur separatis dan kreditur preferen dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan dan hak didahulukan terhadap harta debitur. Kedudukan kreditur preferen dan/atau kreditur separatis pada kenyataannya tidak semua memperoleh hak-hak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang. ujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan hukum objek hak atas tanah milik pada Boedel kepailitan yang sudah dijaminkan kepada kreditor dihubungkan dengan asas kepastian hukum dan Untuk menganalisis kepastian hukum kreditor terhadap objek hak atas tanah milik yang sudah dijaminkan pada Boedel kepailitan. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian desktriptif analisis, dan metode analisis yang akan digunakan adalah kualitiatif. Kedudukan hukum objek hak atas tanah milik yang sudah dijaminkan kepada kreditur melalui proses pembebanan hak tanggungan, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan kedudukan khusus bagi kreditur yaitu kreditur preferen dan/atau kreditur separatis. Namun pada pelaksanaannya masih ditemukan objek jaminan yang dibebankan hak tanggungan, ikut masuk kedalam boedel kepailitan sehingga tidak memberikan kedudukan khusus lagi bagi kreditur pemegang jaminan tersebut. Kedudukan pemegang hak tanggungan sebagai kreditur separatis dirasa tidak memberikan kepastian hukum.

Faktor Penentu dalam Vonis Pembunuhan Berencana: Analisis Kritis Pasal 340 KUHP dan Hak Terdakwa

Dinda Nur Azra — 2024-07-31

Abstrak

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang dan termasuk melanggar hukum. Orang orang yang melakukan pembunuhan kepada seseorang biasanya memiliki latar belakang yang bermacam macam. Ada yang membunuh karena rasa kecemburuan, dendam dan sakit hati. Bahkan ada yang membunuh seseorang tanpa alasan, orang yang melakukan pembunuhan adalah orang yang akal sehat serta hatinya rusak. Pembunuhan juga merupakan suatu tindakan yang keji, seperti salah satu kasus pembunuhan berencana yang menimpa ibu dan anak di subang. Hal ini menarik untuk di analisis dan dibedah dari sisi kriminologi karena kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana tingkat kejahatan pembunuhan yang terjadi di masyarakat. Lalu apakah penyebab terjadinya tindak pembunuhan pidana pembunuhan di subang? Kedua, bagaimana pencegahan pembunuhan yang terjadi jika diambil kasus pembunuhan di subang? Kemudian teori yang digunakan dalam menganalisa kasus ini adalah teori gabungan tindak pidana serta menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hasil penelitian ini menjelaskan salah satu penyebab pembunuhan di subang adalah ketakutan pelaku terhadap korban karena korban mengetahui hubungan gelapnya.

Abstract

This investigation aims to conduct a thorough analysis of Section 340 of the Penal Statute, which deals with the offense of premeditated murder in Indonesia, employing a normative juridical approach. The study scrutinizes the juridical facets of deliberate killing, encompassing the constitutive elements of the crime, the process of gathering evidence, and the judicial reasoning behind verdicts. The research methodology entails the accumulation of data and insights through scholarly literature review and legal document scrutiny. The research outcomes reveal several challenges when applying Section 340 of the Penal Statute. These include inconsistencies in judicial interpretations of deliberate killing components and the complexity of establishing the intent to commit murder. The study also observes that the penalties meted out often do not correspond in relation to the seriousness of the crime. Consequently, the research advocates for the safeguarding of human rights, particularly ensuring a just legal procedure for the accused and enhancing the investigative and evidentiary capabilities of law enforcement authorities. Moreover, the study highlights the frequent oversight of the accused’s right to a just legal proceeding