Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan

Abstract

Abstract. The phenomenon of hoarding of drugs appears and grabs the attention of the wider community. This is because of its effect on the amount of goods available from stockpiled goods, where some people choose to withhold an item for various reasons. This kind of behavior has a bad effect on fluctuations in the ability to procure and stockpile goods. Writing this thesis aims to overcome legal liability for corporations, as well as law enforcement in tackling the crime of hoarding drugs during the Covid-19 pandemic. In solving the problems that exist in this thesis, the author uses a normative juridical approach or legal research sourced from library materials so that it is also called library law research and is mostly carried out on secondary data in the library. In this case PT. X was found storing hundreds of types of drugs in a warehouse owned by PT. X, one of these drugs is a drug for the treatment of Covid-19 "Azithromycine". In conclusion, because corporations are legal subjects that cannot have faults, a responsibility system is applied that is not based on absolute mistakes. Law enforcement in Indonesia in the act of hoarding Covid-19 drugs by PT. X is repressive.

Abstrak. Fenomena penimbunan obat muncul dan menyita perhatian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa oknum memilih untuk menahan suatu barang karena berbagai alasan. Perilaku yang demikian ini, memiliki pengaruh yang buruk bagi fluktuasi kemampuan pengadaan serta penimbunan barang. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menanggulangi pertanggungjawaban hukum bagi korporasi, serta penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan obat di masa pandemi Covid-19. Dalam melakukan pemecahan atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normative atau penelitian hukum yang bersumber pada bahan pustaka sehingga disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan dan lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dalam kasus ini PT. X kedapatan menyimpan ratusan jenis obat dalam gudang milik PT. X, salah satu obat tersebut merupakan obat untuk penanganan Covid-19 “Azithromycine”. Kesimpulannya karena korporasi merupakan subjek hukum yang tidak dapat memiliki kesalahan maka diterapkan system pertanggungjawaban yang tidak mendasarkan pada kesalahan secara mutlak. Penegakan hukum di Indonesia dalam tindak penimbunan obat Covid-19 yang dilakukan PT. X bersifat represif.