Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen

Abstract

Abstract. Cosmetics based on positive law are pharmaceutical preparations that can only be circulated after obtaining a marketing permit. A marketing permit is a form of consumer protection to ensure the safety of a cosmetic product. Responding to the circulation of cosmetics that do not have a marketing permit in electronic commerce, the government established regulations on the supervision of cosmetic circulation with the ultimate goal of providing guarantees of consumer protection certainty. This research aims to find out the implementation of surveillance that has been done and to find out the factors that cause the ineffectiveness of supervision in protecting consumers. This research method uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The results showed that the implementation of supervision was following cosmetic supervision regulations and had included stages of consumer protection. Factors that cause ineffective supervision occur due to applicable regulations, law enforcement, and the level of knowledge and public awareness is still weak. So that the results of supervision can guarantee the plan in the purpose of the regulation can not be realized.

Abstrak. Kosmetik berdasarkan hukum positif merupakan sediaan farmasi yang hanya dapat beredar setelah mendapatkan izin edar.  Izin edar merupakan bentuk perlindungan konsumen untuk menjamin keamanan suatu produk kosmetik.  Menyikapi peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dalam perdagangan elektronik, pemerintah membentuk peraturan tentang pengawasan peredaran kosmetik dengan tujuan akhir memberikan jaminan kepastian perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan yang telah dilakukan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak efektifnya  pengawasan dalam melindungi konsumen. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan pengawasan kosmetik dan telah mencakup tahap-tahap perlindungan konsumen. Faktor penyebab tidak efektifnya pengawasan terjadi karena peraturan yang berlaku, aparat penegak hukum, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih lemah. Sehingga yang seharusnya hasil pengawasan dapat menjamin rencana dalam tujuan peraturan tidak dapat terwujud.