Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan
DOI:
https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999Keywords:
Jual Beli, PPJB, WanprestasiAbstract
Abstract.
This research describes a land sale and purchase transaction through a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), a preliminary agreement prior to the making of a land sale and purchase deed. The PPJB's compliance with housing and settlement regulations has been confirmed by the parties, although some contents are not included in it. Nevertheless, the PPJB remains valid and binding. However, in practice, there are home sellers who make defaults by not delivering the object of sale and purchase. The impact of this default allows buyers to demand the fulfillment of achievements. In this context, this research has two main objectives: understanding the suitability of the PPJB with housing and settlement regulations and understanding the legal consequences of an individual house sale and purchase agreement when the seller does not hand over the object of sale and purchase after making a PPJB.The research uses a normative juridical approach method with analytical descriptive specifications. Data was collected through literature study using primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis was conducted using a qualitative juridical approach. The results show that the PPJB fulfills the legal requirements of the agreement and its content is in accordance with housing and settlement regulations. However, the seller's default action that refuses to hand over the object of sale and purchase after the PPJB remains a violation.
Abstrak.
Penelitian ini menjelaskan transaksi jual beli tanah melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), sebuah perjanjian pendahuluan sebelum pembuatan Akta Jual Beli tanah. Kesesuaian PPJB dengan peraturan perumahan dan permukiman telah dipastikan oleh para pihak, meskipun beberapa muatan tidak tercantum di dalamnya. Meskipun demikian, PPJB tetap sah dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, terdapat penjual rumah yang melakukan wanprestasi dengan tidak menyerahkan objek jual beli. Dampak dari wanprestasi ini memungkinkan pembeli untuk menuntut pemenuhan prestasi. Dalam konteks ini, penelitian ini memiliki dua tujuan utama: memahami kesesuaian PPJB dengan peraturan perumahan dan permukiman serta memahami konsekuensi hukum dari perjanjian jual beli rumah perseorangan ketika penjual tidak menyerahkan objek jual beli setelah membuat PPJB. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB memenuhi syarat sah perjanjian dan muatannya sesuai dengan peraturan perumahan dan permukiman. Namun, tindakan wanprestasi penjual yang menolak menyerahkan objek jual beli setelah PPJB tetap merupakan pelanggaran..
References
Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL
Fauzansyah, T., Yahya, A., & Jauhari, I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Rumah Melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7(2), 272. https://doi.org/10.29303/ius.v7i2.619
H, R. (1990). Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Ghalia Indonesia.
Latif, L. H. (2014). Kekuatan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) Atas Tanah Dan Bangunan Antara Pembeli Dan Pengembang Dikaitkan Dengan Pelaksanaan Putusan Pailit Terhadap Pengembang. Universitas Gadjah Mada.
R, S. (1992). Pokok-Pokok Hukum Perdata (24 ed.). PT. Intermasa.
Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdata. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 113–120. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461
Riza Rahmani, S., & Fatmawati Octarina, N. (2020). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah/Rumah Susun sebagai Perlindungan Hukum bagi Penjual dan Pembeli. Jurnal Supremasi, 10(1), 36–46. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.895
S, A. (2001). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Sinar Grafika.
S, S. (1982). Hukum Bangunan: Perjanjian Pemborongan Bangunan.
Suharnok. (2008). Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus. Prenadamedia Group.
