Penggunaan Metode Technology Acceptance Model dalam Analisis E-Procurement di Pemprov Jawa Barat

Sarah Hana Fitriyah

doi:10.29313/jrieb.vi.1309

Authors

Sarah Hana Fitriyah Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Bandung

DOI:

https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.1309

Keywords:

e-Procurement, Pelayanan Publik, Structural Equation Model

Abstract

Abstract. The government uses technology to reform public services into transparency and accountability through the creation of e-Government. An example of the application of e-Government is electronic procurement. However, there is a lack of unprepared human resources in the operation of e-Procurement which affects the effectiveness of e-Government. This research method is quantitative and descriptive using the Technology Acceptance Model (TAM). The population in this study is the Regional Apparatus/Bureau in West Java with a sample of 100 respondents. The analysis tool uses Partial Least Square SEM (PLS SEM). Researchers used the SmartPLS 3.0 software. Based on the results of the analysis, it is known that e-Procurement users in the West Java Provincial Government indicate that they have difficulty using e-Procuremen.

Abstrak.Pemerintah menggunakan teknologi untuk mereformasi pelayanan publik menjadi transparansi dan akuntabilitas melalui penciptaan e-Government. Contoh penerapan e-Government adalah pengadaan secara elektronik. Namun, kurangnya terdapat masalah ketidaksiapan sumber daya manusia dalam pengoperasian e- Procurement yang mempengaruhi efektivitas e-Government. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dan deskriptif dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Daerah/Biro di Jawa Barat dengan sampel sebanyak 100 responden. Alat analisis menggunakan Partial Least Square SEM (PLS SEM). Peneliti menggunakan software SmartPLS 3.0. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa pengguna e-Procurement di Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menggunakan e-Procurement.

References

Ada, Y., Kalangi, L., & Warongan, J. D. (2020). Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan e-Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing, 11(2).

Adrian, R., Lituhayu, D., & Djumiarti, T. (2013). Implementasi Pelaksanaan E- Procurement Dengan Prinsip-prinsip Good Governance Di Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Journal of Public Policy and Management Review, 2(3), 263–272.

Aprizal, A., & Purba, J. R. T. (2013). Akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkal pinang. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 17(1), 15–28.

Azhar, F. (2011). E-Procurement Berbasis Intranet Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Barat. (Doctoral Dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

Azikin, A., Ismail, I., & Aminah, S. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Soppeng. Jurnal Ada Na Gau:Public Administration, 2(1), 481–490.

Badan Siber dan Sandi Negara. (2011). Dokumen Input SIRUP Perubahan.

DP, M. K. (2016). Pengaruh Pimpinan Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Kabupaten Banyuasin. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 7(2), 44–51.

Endah, K. (2018). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(1), 141–151.

Hapiah, Y. (2011). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement Government) Di Provinsi Jawa Barat.

Kalbarprov.go.id. (2022). Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Yang Bersih Melalui Smart E-Procurement. https://kalbarprov.go.id/berita/perbaikan-tata-kelola- pengadaan-barangjasa- yang-bersih-melalui-smart-e-Procurement.html

Novitaningrum, B. D. (2014). Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik.

Prihastuti, N. E. (2015). Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-Procurement) Di Dinas Pekerjaan Umum. Provinsi Papua (Doctoral dissertation, Institut Technology Sepuluh Nopember).

Purba, H. R. C., & Arifin, Z. (2020). Implementasi Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk). Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 64–71.

Rachmania, S. N. (2020). Kesalahan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berimplikasi Tindak Pidana. Jurist- Diction, 3(3), 1123–1152.

Rahmawati, R. N., & Narsa, I. M. (2019). Penggunaan e-learning dengan Technology Acceptance Model (TAM). Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, 6(2), 127–136.

Sani, A. (2011). Evaluasi Penerapan E-Procurement pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin.

Septiawan, B. (2018). Keberhasilan implementasi sistem E-Procurement pada Pemerintah Daerah se- Provinsi Jawa Barat. Jurnal Kajian Akuntansi, 2(1), 23–40.

Sitorus, E., Rosidi, A., & Sunyoto, A. (2015). Analisis dan Evaluasi User Acceptance terhadap Penerapan E-Procurement di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Information Technology, 3(1), 10–23.

World Bank. (2001). Indonesia Country, Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement System. Jakarta: East Asia and Pacific Region Operational Services Unit World Bank Office.