Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam

Analisis Mediasi Perceraian yang dihadiri Satu Pihak Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut

Nurulita Farhana, Shindu Irwansyah — Sun, 29 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Dasar hukum dari mediasi adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Terdapat kebaruan dari peraturan ini yaitu kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri proses mediasi secara langsung, akibat dari para pihak yang tidak beriktikad baik dan kriteria mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Namun realitanya pengaplikasian peraturan baru ini tidak mudak dilapangan seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Garut terdapat proses mediasi perceraian yang hanya dilaksanakan oleh mediator non-hakim dengan pihak penggugat saja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak yang didasarkan kepada PERMA No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak terjadi karena pihak tergugat yang tidak menghadiri proses mediasi 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dengan pembayaran mediasi ditanggung oleh pihak penggugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediasi perceraian ini tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 karena bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 23, dan pasal 32 ayat (2) Huruf c.

Abstract. The legal basis for mediation is PERMA No. 1 of 2016. There is a novelty of this regulation, namely the obligation for the parties to attend the mediation process directly, because of the parties not having good faith and the mediation criteria are not successful and cannot be implemented. However, the reality is that the application of this new regulation is not young in the field as happened in the Garut Religious Court, there is a divorce mediation process that is only carried out by non-judge mediators with the plaintiff only. The purpose of this study is to find out divorce mediation attended by one party based on PERMA No. 1 of 2016. The research method used is a qualitative method with an empirical juridical approach. Divorce mediation attended by one party occurs because the defendant who does not attend the mediation process 2 times in a row without a valid reason with the mediation payment borne by the plaintiff and the mediation is declared unsuccessful. This divorce mediation is not in accordance with PERMA No. 1 of 2016 because it is contrary to Article 6 Paragraph (1), Article 23, and Article 32 paragraph (2) Letter c.

Tinjauan Hukum Waris Islam terhadap Harta Pusaka Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi

Daffa Yoana Karvito, Yandi Maryandi — Sun, 29 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Pembagian warisan merupakan suatu hal yang pasti akan dilakukan dan terjadi. Sebab manusia pasti akan menjumpai maut. Indonesia dalam praktik kewarisan masih menerapkan 3 hukum waris sekaligus, yaitu hukum waris Islam, hukum barat atau BW, dan hukum adat. Namun yang terjadi di masyarakat khususnya di bagian pelosok masih kental menggunakan hukum adatnya. Terlebih yang terjadi di Adat Kerinci Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan etnografi, sehingga peneliti mendapatkan data melalui wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung ke masyarakat Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa: 1. Menurut hukum Islam pembagian waris dengan pusaka tinggi tidak sesuai dengan hukum waris Islam, (2) Menurut hukum Islam seharusnya seluruh harta waris yang ditinggalkan dibagikan secara keseluruhan kepada ahli waris yang ada, sebab terdapat haknya di sana.

Abstract. Distribution of inheritance is something that will definitely be done and will happen. Because humans will definitely meet death. Indonesia, in inheritance practices, still applies 3 inheritance laws at once, namely Islamic inheritance law, western law, or BW, and customary law. However, what happens in society, especially in remote areas, is that customary law is still strongly used. Moreover, what happened in the Kerinci tradition, Pondok Tinggi District, Sungai Banyak City, Jambi? This research uses qualitative research methods with a normative juridical and ethnographic approach so that researchers obtain data through interviews and make direct observations of the local community. The results of this research show that: 1. According to Islamic law, the distribution of inheritance with high inheritance is not in accordance with Islamic inheritance law. (2) According to Islamic law, all inheritance left behind should be distributed as a whole to the existing heirs, because there is a right there.

Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Beda Agama

Aldi Prajasa, Amrullah Hayatudin — Sun, 29 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui putusan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js menetapkan adopsi anak oleh orang tua beda agama. Madzhab Syafi’i, melarang pengasuhan anak muslim oleh orang tua non-muslim, sejalan dengan tujuan syariah yang mengutamakan agama. Penelitian ini merumuskan dua masalah: pertama, latar belakang pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan tersebut; kedua, pendapat Madzhab Syafi’i tentang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama dihubungkan dengan putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data perpustakaan (Library Research). Sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js dan peraturan terkait, sedangkan bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum hakim adalah kemaslahatan anak, karena orang tua kandung merasa tidak mampu menafkahi anaknya, dan perbedaan agama calon orang tua angkat tidak bertentangan dengan aturan pengangkatan anak. Namun, Madzhab Syafi’i melarang pengangkatan anak oleh orang tua beda agama, karena beragama Islam adalah syarat untuk hak pengasuhan demi menjaga keyakinan anak angkat serta kemaslahatannya di dunia dan akhirat.

Abstract. South Jakarta Religious Court through decision no. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js stipulates adoption of children by parents of different religions. Shafi'i Madzhab, prohibits raising Muslim children by non-Muslim parents, in line with the objectives of sharia which prioritize religion. This research formulates two problems: first, the background of the judge's considerations in making the decision; secondly, the opinion of the Syafi'i Madzhab regarding the adoption of children by parents of different religions is linked to this decision. The aim of this research is to answer the problem formulation. This research is normative legal research using library data (Library Research). The primary data source is the decision of the South Jakarta Religious Court No. 763/Pdt.P/2023/Pa.Js and related regulations, while secondary materials include books, journals and related documents. The results of the research show that the judge's legal basis is the benefit of the child, because the biological parents feel unable to support their child, and the religious differences of the prospective adoptive parents do not conflict with the rules for adoption. However, the Syafi'i Madzhab prohibits adoption of children by parents of other religions, because being Muslim is a requirement for parenting rights and in order to maintain the beliefs of adopted children and their benefits in this world and the hereafter.

Faktor Penyebab Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi Kelas 1 A

Fadilah Ali Romadhoni, Encep Abdul Rojak — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Terdapat peningkatan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bekasi Kelas IA, yang didominasi oleh perkara cerai gugat pada tahun 2018-2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dominannya kasus cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2018-2022 dan menganalisis terhadap tinjauan pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap faktor penyebab dominan cerai gugat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum-empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, primer, dan tersier. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, dan studi pustaka. Kemudian, data yang dapat dianalisis yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat peningkatan jumlah kasus cerai gugat dari tahun 2018-2022 di Pengadilan Agama Bekasi. Faktor ekonomi mendominasi sebab meningkatnya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. Krisis ekonomi, pengangguran, dan kesulitan finansial adalah beberapa faktor utama yang memicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada cerai gugat. Berdasarkan analisis hukum Islam ditinjau dari pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukan bahwa kegagalan dalam memenuhi kewajiban dapat menyebabkan salah satu pihak mengajukan gugatan cerai.

Abstract. There has been an increase in divorce cases at the Bekasi Class IA Religious Court, which was dominated by divorce lawsuits in 2018-2022. This study aims to find out the factors that cause the dominance of divorce lawsuits filed at the Bekasi Religious Court in 2018-2022 and analyze the review of article 77 of the Compilation of Islamic Law (KHI) on the dominant causal factors of divorce lawsuits. This type of research is qualitative using a law-empirical approach. The data sources used are secondary, primary, and tertiary data. Data collection in this study uses interview methods, and literature studies. Then, the data that can be analyzed is using a qualitative descriptive method. The results of this study found that there was an increase in the number of divorce cases from 2018-2022 at the Bekasi Religious Court. Economic factors dominate because of the increase in divorce cases in the Bekasi Religious Court. Economic crises, unemployment, and financial difficulties are some of the main factors that trigger conflicts in the household that lead to divorce. Based on the analysis of Islamic law reviewed from article 77 of the Compilation of Islamic Law (KHI), it shows that failure to fulfill obligations can cause one of the parties to file a divorce lawsuit.

Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Purwakarta Tahun 2021-2023

Jihaan Fauziyah Rahman, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh banyaknya faktor-faktor yang memicu suami maupun istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan kasus perceraian terbanyak dan termasuk didalamnya Kabupaten Purwakarta yang memiliki 5.901 kasus per tahun 2021-2023 yang didominasi oleh kasus cerai gugat atau istri yang mengajukan perceraian terhadap suaminya ke Pengadilan Agama, hal tersebut sudah pasti dipengaruhi oleh banyaknya faktor, oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2021-2023. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian langsung kelapangan (field research) dengan melakukan pengambilan data dan wawancara langsung dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa faktor yang menjadi sebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta ada 13 faktor dan ada 3 faktor yang paling sering menjadi sebab terjadinya perceraian yaitu; pertama, Perselingkuhan yang Terjadi Secara Terus Menerus, kedua, sebab Ekonomi, ketiga, Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak.

Abstarct. The high divorce rate in Indonesia is caused by many factors that trigger husbands and wives to file for divorce to the Religious Court, West Java Province ranks first with the most divorce cases and includes Purwakarta Regency which has 5,901 cases per year 2021-2023 which is dominated by divorce cases or wives who file for divorce against their husbands to the Religious Court, This is certainly influenced by many factors, therefore the purpose of this study is to find out what are the factors that cause the high divorce rate at the Purwakarta Regency Religious Court in 2021-2023. This research uses a qualitative research method with an empirical juridical approach, namely conducting direct field research by collecting data and conducting direct interviews with one of the Judges at the Purwakarta Regency Religious Court. The results of this study show that there are 13 factors that cause divorce in the Purwakarta Regency Religious Court and there are 3 factors that are most often the cause of divorce, namely; first, Infidelity That Occurs Continuously, second, Economic Causes, Third, Factors Leaving One of the Parties.

Tanggung Jawab Suami Saat Khuruj pada Kalangan Jamaah Tabligh dalam Menafkahi Keluarga

Muhammad Syauqi Farid, Ramdan Fawzi — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Kewajiban dakwah di maknai sebagai kewajiban melaksanakan khuruj oleh anggota jama’ah tabligh, namun disisi lain, pelaksanakan khuruj dapat berdampak pada ditinggalkannya kewajiban sebagai kepala keluarga untuk sementara waktu dan mengorbankan sebagian harta dan waktu yang seharusnya digunakan untuk menafkahi Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Jamaah Tabligh di Desa Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung terhadap pemberian nafkah kepada keluarga selama masa khuruj, dan bagaimana prakteknya di desa tersebut, serta menganalisnya dari perspektif fiqih munakahat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui lembar kuisioner. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara umum, Keluarga naggota menilai tidak ada masalah dari segi pemberian nafkah dalam praktek khuruj, namun penulis menemukan beberapa permasalahan Keluarga anggota jama’ah tabligh yang dipicu oleh praktek khuruj tersebut. Berdasarkan analisis fiqih munakahat dengan pendekatan maqashid al-shari’ah dapat disimpulkan bahwa khuruj sejalan dengan tujuan syariat (hifz al diin) namun harus dengan melihat situasi dan kondisi kesiapan yang berhubungan dengan niat, bekal, fisik dan keluarga yang akan ditinggal, menjadi pertimbangan utama dan wajib sebelum melakukan khuruj.

Abstract. The obligation of dakwah is interpreted as the obligation to perform khuruj by the members of Jama’ah Tabligh. However, on the other hand, the implementation of khuruj can impact the temporary abandonment of family responsibilities as the head of the household, sacrificing part of the wealth and time that should be used to provide for the family. This study aims to understand the views of Jama'ah Tabligh in Desa Cisaranten Endah, Arcamanik District, Bandung City, regarding the provision of family sustenance during khuruj, and how this is practiced in the village, analyzed from the perspective of fiqh munakahat. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through questionnaires and observation sheets. The results show that, in general, families of members consider there to be no issues with the provision of sustenance during khuruj practice. However, the author found some problems faced by the families of Jama’ah Tabligh members triggered by the practice of khuruj. Based on the analysis of fiqh munakahat with the maqashid al-shari’ah approach, it can be concluded that khuruj aligns with the objectives of sharia (hifz al diin), but the situation and readiness conditions related to intention, provisions, physical readiness, and the family left behind must be the main considerations and obligations before performing khuruj.

Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat

Arum Setia Ningsih, Muhammad Yunus — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Salah satu asset wakaf yang belum tercatat di KUA Bandung Wetan adalah Masjid Al Ijabah hal ini mendorong adanya kekhawatiran dari sebagian warga masyarat jika masjid Al Ijabah tersebut dialih-fungsikan oleh pihak ahli waris muwakif.. Berdasarkan permasalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap aset wakaf tidak tercatat di Masjid Al-Ijabah Kecamatan Bandung Wetan, dan untuk mengetahui analisis undang-undang wakaf tentang aset wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan. Metode yang digunakan dalam penenelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif serta teknik pegumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak KUA Bandung Wetan dan DKM Al Ijabah selaku Nadzir. Hasil dari penelitian ini adalah wakaf yang tidak tercatat di Masjid Al Ijabah Kecamatan Bandung Wetan dalam tinjauan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum sepenuhnya sesuai dengan aturan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam hal ini, pihak nadzir yaitu DKM Masjid Al Ijabah belum mengadministrasikan harta benda wakaf yang dikelolanya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia atau kepada Kementerian Agama atau instansi yang berwenang seperti KUA sebagaimana ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Abstract. One of the waqf assets that has not been registered at KUA Bandung Wetan is the Al Ijabah Mosque. This has prompted concerns from some local residents if the Al Ijabah mosque is converted by the muwakif's heirs. Based on these problems, the aim of this research is to find out the Islamic law analysis of unregistered waqf assets in the Al-Ijabah Mosque, Bandung Wetan District, and to find out the analysis of waqf law regarding unregistered waqf assets in the Al Ijabah Mosque, Bandung Wetan District. . The method used in this research is descriptive analysis with a normative juridical approach and data collection techniques are carried out through documentation and interviews with KUA Bandung Wetan and DKM Al Ijabah as Nadzir. The results of this research are that the waqf that was not registered at the Al Ijabah Mosque, Bandung Wetan District in the review of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf was not fully in accordance with the regulations of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. In this case, the nadzir, namely DKM Al Ijabah Mosque, has not administered the waqf assets it manages and reported the implementation of its duties to the Indonesian Waqf Board or to the Ministry of Religion or authorized agencies such as the KUA as stipulated in Article 11 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf.

Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan

Nisfa Lailah Sya’ban, Eva fauziah — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Akta perikatan ‎hibah merupakan pendukung/perantara sebelum dibuatkannya akta hibah oleh PPAT. Namun dalam ‎prakteknya di lapangan akta pengikat hibah hadir sebagai akta pengesahan hibah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan ‎teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library ‎research dan menggunakan sumber data yang mengutamakan data sukender dengan ‎mengoleh sumber-sumber dari putusan pengadilan, jurnal-jurnal dan buku. Hasil ‎penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah di Indonesia dinyatakan sah harus ‎berdasarkan kepada akta hibah untuk dijadikan syarat dibuatnya sertifkat peralihan hak ‎di Kantor Pertanahan, sedangkan apabila pelaksanaan hibah didasari oleh akta pengikat ‎hibah tidak dibenarkan. ‎Konsep pertimbangan Hakim banding dalam terhadap putusan perkara didasarkan pada ‎peraturan Pasal 1676 KUHPerdata dan Pasal 1677 KUHPerdata jo Pasal 210 Kompilasi ‎Hukum Islam dan tinjauan hukum ‎positif terhadap putusan perkara rekonvensi berdasar pada Pasal 1682-1683 ‎KUHPerdata, dan PP Pasal 37 ayat 1 Nomor 24 Tahun 1997.‎

Abstract. The ratification of grants on land and buildings is based on the grant deed, but if the grant is based on a grant binding deed, it is not legally valid. However, in practice, in the field, the grant binding deed is present as a deed of grant ratification. The purpose of this study is to find out the provisions of the grant law and its implementation, to know the judge's considerations in deciding the case and how to review the positive law on the judge's consideration in granting the reconvention decision. This research is a normative juridical legal research with data collection techniques in this study is library research and uses data sources that prioritize consumer data by obtaining sources from court decisions, journals and books. The results of this study show that the implementation of grants in Indonesia declared valid must be based on the grant deed to be used as a condition for making a certificate of transfer of rights at the Land Office, while if the implementation of the grant is based on a deed of binding the grant is not justified. The concept of the appellate judge's consideration of the decision of the case is based on the provisions of Article 1676 of the Civil Code and Article 1677 of the Civil Code in conjunction with Article 210 of the Compilation of Islamic Law and the grantor is in accordance with the provisions of Article 1685 of the Civil Code and the deed of binding the grant based on Article 1320 of the Civil Code, and a positive legal review of the decision of the reconvention case based on Articles 1682-1683 of the Civil Code, and PP Article 37 paragraph 1 Number 24 of 1997.

Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di KUA Arcamanik Bandung

Rizki Ramadhan, Ilham Mujahid — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, meskipun terdapat batas usia minimum dalam hukum dan syariat. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor penyebab pernikahan dini di KUA Kecamatan Arcamanik Bandung, serta upaya pencegahan yang dilakukan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami faktor internal dan eksternal yang mendorong pernikahan dini, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui studi lapangan di KUA Arcamanik. Data dikumpulkan dari catatan KUA dan observasi lapangan, dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan fenomena pernikahan dini. Pembahasan menunjukkan bahwa penyebab pernikahan dini meliputi kurangnya pendidikan, tekanan keluarga, kemiskinan, dan norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Dampak dari pernikahan dini mencakup kesulitan ekonomi, tekanan psikologis, dan stigma sosial. KUA Arcamanik berperan aktif dalam sosialisasi, penegakan hukum, serta pendampingan dan konseling untuk mencegah pernikahan dini. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani pernikahan dini, dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab dan dampaknya, serta pentingnya upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak.

Abstract. Underage marriage still often occurs, even though there is a minimum age limit in the law and sharia. This study examines the factors causing early marriage in the KUA of Arcamanik District, Bandung, as well as the prevention efforts made. The purpose of the study was to understand the internal and external factors that encourage early marriage, and its impact on individuals and society. The method used was qualitative descriptive with an empirical legal approach, through a field study at the KUA Arcamanik. Data were collected from KUA records and field observations, with descriptive analysis to describe the phenomenon of early marriage. The discussion shows that the causes of early marriage include lack of education, family pressure, poverty, and social norms that support early marriage. The impacts of early marriage include economic difficulties, psychological pressure, and social stigma. The KUA Arcamanik plays an active role in socialization, law enforcement, and assistance and counseling to prevent early marriage. The conclusion of this study emphasizes the need for a comprehensive approach in dealing with early marriage, by considering the causal factors and their impacts, as well as the importance of preventive efforts involving various parties.

Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat

Akmal Nuari, Ramdan Fawzi — Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 +0800

Abstrak. Dalam aturan yang berlaku, seseorang yang mewakafkan harus melakukan pencatatan dan pendaftaran aset wakaf. Namun masyarakat Islam di Indonesia dalam proses penyerahan wakaf oleh wakif masih cenderung atas dasar saling percaya dan secara lisan saja tanpa adanya proses pencatatan. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengungkap bagaimana praktik perwakafan yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah desa Negla dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, Kitab Hukum Islam (KHI) Alquran dan Hadis. Data Hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan wakaf, sementara data hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam perwakafan di DKM Thoriqotul Hikmah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun dari segi prosedurnya masih terdapat kekurangan karena seluruh aset wakaf belum tercatat secara resmi. Kemudian dalam UU Wakaf, Praktik perwakafan yang terjadi di DKM Thoriqotul Hikmah belum sepenuhnya mematuhi ketentuan, yaitu dalam mekanismenya perwakafan aset wakaf tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dalam UU Wakaf No 41 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 11.

Abstract. In the applicable rules, a person who gives waqf must record and register waqf assets. However, the Islamic community in Indonesia in the process of handing over waqf by waqf still tends to be based on mutual trust and only verbally without a recording process. Therefore, the author is interested in researching and revealing how the practice of waqf that occurs in DKM Thoriqotul Hikmah Negla village in the Perspective of Islamic Law and Waqf Law. The research method applied is qualitative with a normative juridical approach. Primary data includes primary legal materials such as laws, government regulations, Islamic Law Books (KHI) of the Qur'an and Hadith. Secondary legal data is in the form of books, journals and other literature related to waqf, while tertiary legal data is in the form of the Great Dictionary of Indonesian Language. Based on the results of the research, in Islamic law, waqf at DKM Thoriqotul Hikmah is in accordance with Islamic law where the harmony and conditions have been met, but in terms of procedures there are still shortcomings because all waqf assets have not been officially recorded. Then in the Waqf Law, the practice of waqf that occurs at DKM Thoriqotul Hikmah has not fully complied with the provisions, namely in the mechanism waqf assets are not recorded in accordance with the applicable provisions, namely in the Waqf Law No. 41 of 2004 Article 69 paragraph (2) and Article 11.