Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam

Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah

M. A. Khoirul Mufti — 2023-12-22

Abstract.

Land waqf is an important instrument in the social and economic aspects of Muslim communities. However, waqf land often does not have a valid certificate, preventing optimal use and potentially giving rise to legal problems related to ownership.This research focuses on analyzing the problems and legal impacts of waqf land without certificates in DKM Al-Barokah. The research framework is based on the theory of legal certainty and waqf certification procedures in related laws. A qualitative method with a juridical approach was used, involving interviews and literature studies, involving informants from Nazir and the chairman of DKM Al-Barokah.The results show that of the 8 waqf lands, only 1 is certified, while the other 7 are not. Implementation at DKM Al-Barokah has not fully complied with procedures due to the nazhir's lack of understanding of the waqf rules and miscommunication. The three main problems related to certification include a lack of understanding of waqf procedures, non-compliance, and the uncertified status of waqf land.The legal implications include unclear ownership, lack of legal protection, risk of misuse, and management difficulties. This emphasizes the importance of understanding procedures and certification to maintain the validity of waqf land ownership for DKM Al-Barokah.

Abstrak.

Wakaf tanah merupakan intrumen penting di aspek sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Namun, seringkali tanah wakaf tidak memiliki sertifikat sah, menghambat pemanfaatan optimal dan berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait kepemilikan.Penelitian ini fokus menganalisis masalah dan dampak hukum tanah wakaf tanpa sertifikat di DKM Al-Barokah. Kerangka penelitian didasarkan pada teori kepastian hukum dan prosedur sertifikasi wakaf dalam undang-undang terkait. Metode kualitatif dengan pendekatan yuridis digunakan, melibatkan wawancara dan studi literatur, melibatkan informan dari nazhir dan ketua DKM Al-Barokah.Hasilnya menunjukkan dari 8 tanah wakaf, hanya 1 yang bersertifikat, sementara 7 lainnya belum. Pelaksanaan di DKM Al-Barokah belum sepenuhnya sesuai prosedur karena kurangnya pemahaman nazhir tentang aturan wakaf dan adanya miskomunikasi. Tiga masalah utama terkait sertifikasi termasuk kurangnya pemahaman prosedur wakaf, ketidakpatuhan, dan status tanah wakaf yang belum bersertifikat.Implikasi hukumnya meliputi ketidakjelasan kepemilikan, perlindungan hukum yang kurang, risiko penyalahgunaan, dan kesulitan pengelolaan. Hal ini menegaskan pentingnya pemahaman prosedur serta sertifikasi untuk menjaga keabsahan kepemilikan tanah wakaf bagi DKM Al-Barokah.

Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang

Alfan Sahara — 2023-12-23

Abstract. The efforts made by the mediator in mediating the parties affect the success rate of mediation in the Religious Courts, especially the Soreang Religious Court which has a fairly low mediation success rate. Based on the low mediation success rate, the problem in this study is formulated as follows: the success rate of mediation in the Soreang Religious Court ?. Researchers used qualitative methods with a normative juridical approach with field research studies at the Soreang Religious Court. In data collection techniques that researchers use, namely interviews and literature studies, after that, the researcher collects data and information related to the mediation process, then analyzes the data that has been obtained so that a conclusion can be drawn on the problems observed. The results of this study are: the efforts made by the mediator towards the low success rate of mediation at the Soreang Religious Court are following what has been regulated by Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, it's just that there are several different ways in the efforts made by each mediator in mediating the parties.

Abstrak. Upaya yang dilakukan mediator dalam memediasi para pihak berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Soreang yang memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang cukup rendah, Berdasarkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana upaya mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang ?. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan di Pengadilan Agama Soreang. Dalam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan studi literatur, setelah itu peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan proses mediasi, kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah: upaya yang dilakukan oleh mediator terhadap rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Soreang sudah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 hanya saja ada beberapa perbedaan cara dalam upaya yang dilakukan setiap mediator dalam memediasi para pihak.

Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes

Marsella Yulia — 2023-12-23

Abstract. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage explains that the age limit for entering into a marriage for men and women is 19 (nineteen years). As for the age limit, for someone who wants to get married but is hindered by age, early marriage can still take place by submitting a marriage dispensation application to the local Religious Court after receiving a marriage rejection letter from the KUA (Office of Religious Affairs). The purpose of this study is to find out what factors are behind the application for a marriage dispensation at the Brebes Religious Court in 2021-2022. The research that the author conducted was descriptive research with an empirical juridical research approach, the primary data source taken was the results of interviews with Class 1. A Brebes Religious Court Judges, while the secondary data obtained was the annual report of the Brebes Religious Court, using data collection techniques through interviews and literature research.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batas usia dalam melangsungkan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 (sembilan belas tahun). Adapun terkait dengan batasan usia tersebut, bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi terhalang oleh umur, pernikahan dini masih bisa dilangsungkan yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama setempat setelah menerima surat penolakan pernikahan dari KUA (Kantor Urusan Agama). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Brebes pada tahun 2021-2022. Penelitian yang Penulis lakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris, sumber data primer yang diambil yaitu hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Brebes Kelas 1. A, sedangkan data sekunder yang didapatkan yaitu laporan tahunan Pengadilan Agama Brebes, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian pustaka.

Analisis Kebijakan Cuti Melahirkan dalam RUU Kesejahteraan Ibu-Anak dihubungkan Dengan Maslahah Mursalah

Salwa Alya Fitri — 2023-12-23

Abstract.

In Indonesia, until now the welfare of mothers and children is still not optimal which can be seen from the high maternal mortality rate (MMR), infant mortality rate (IMR) and high stunting rates. Until now, many mothers have a dual role where pregnant women who work in public spaces must get their maternity rights, but in reality, the right to maternity leave in the field of employment has not been implemented optimally. Therefore, the government issued the RUU KIA. The purpose of this research is to find out the policy analysis on maternity leave in the RUU KIA if it is related to the maslahah mursalah. This study uses a qualitative descriptive method with a normative juridical approach. The type of research data uses literature study, using primary and secondary data sources. The data collection method in this study was in literatur, which was then processed using descriptive data analysis methods. The results of the study concluded that the rearrangement of maternity leave to 6 months in RUU KIA has greater benefits and even this maternity leave policy in the RUU KIA is considered appropriate because it contains benefits that are in line with the syara' but are not contained in the syara'. If seen from the level, it is included in maslahah dharuriyah. where the maternity leave policy is a benefit related to the basic needs of humanity in this world and the hereafter.

Abstrak. Di Indonesia, sampai saat ini kesejahterann ibu dan anak masih belum optimal yang dimana dapat dilihat dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan tingginya angka stunting. Sampai saat ini banyak ibu yang berperan ganda yang dimana bagi ibu hamil yang bekerja di ruang publik harus mendapatkan hak maternitasnya namun kenyataanya, hak cuti melahirkan di bidang ketenagakerjaan belum telaksana dengan maksimal. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan RUU Kesejateraan Ibu dan Anak (KIA). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis kebijakan cuti melahirkan dalam RUU KIA jika dihubungkan dengan maslahah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian menggunakan studi pustaka, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini secara literatur (library research), yang kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya pengaturan ulang cuti melahirkan menjadi 6 bulan pada RUU KIA memiliki manfaat lebih besar dan kebijakan cuti melahirkan dalam RUU KIA inipun jika dihubungkan maslahah mursalah dinilai telah sesuai karena mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan syara’ namun tidak terdapat dalam syara’. Jika dilihat dari tingkatannya termasuk dalam maslahah dharuriyah. yang dimana kebijakan cuti melahirkan merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan

Shifa Anindita — 2023-12-23

Abstract Indonesia has detailed written rules regarding marriage. This can be seen from the Marriage Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019. In the Law in question, one of them is discussing matters relating to marriage agreements. The problem points used are how the views of the people of the Gumuruh Village area regarding the marriage agreement. How is the awareness and loyalty of the Gumuruh Village community towards the marriage agreement. With the aim to see how the views and levels of awareness, community loyalty to the marriage agreement and analyze the factors. The method used in this study is a mixed method, namely qualitative and quantitative methods. Therefore, the theory used in this study is the sociology of law in awareness and loyalty to the law. The results of the existing research show that the people of Gumuruh Village view the marriage agreement as a legal act which is indeed important for some people who really feel the need and in this modern era the marriage agreement can develop well. Based on calculations to see the level of awareness and loyalty seen from the final result of the calculation based on the community's answers. that the value of awareness is 0.071. loyalty of 0.836 and 0.034 interest in the marriage agreement. The views that the community gives are factored in by literacy, socialization and the wishes of the community itself.

Abstrak Indonesia memiliki aturan tertulis tentang perkawinan secara rinci, hal ini dapat dilihat dari Undang Undang Perkawinan No,1 tahun 1974 jo Undang Undang No.16 tahun 2019. Dalam Undang Undang yang dimaksud, salah satunya ialah membahas berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Poin masalah yang digunakan ialah Bagaimana pandangan masyarakat wilayah Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan, Bagaimana kesadaran dan loyalitas masyarakat Kelurahan Gumuruh terhadap perjanjian perkawinan. Dengan tujuan untuk melihat bagaimana pandangan dan tingkatan kesadaran, loyalitas masyarakat terhadap perjanjian perkawinan serta menganalisis faktornya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan mix method yakni metode secara kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah sosiologi hukum dalam kesadaran dan loyalitas terhadap hukum. Hasil dari penelitian yang ada menunjukan bahwa masyarakat Kelurahan Gumuruh memandang perjanjian perkawinan sebuah perbuatan hukum yang memang penting untuk sebagian masyarakat yang memang merasa membutuhkan dan di era modern ini perjanjian perkawinan dapat berkembang baik. Berdasarkan perhitungan untuk melihat tingkatan kesadaran dan loyalitas dilihat dari hasil akhir perhitungan berdasarkan jawaban masyarakat, bahwa nilai dari kesadaran sebesar 0,071, loyalitas sebesar 0,836 dan minat 0,034 terhadap perjanjian perkawinan. Pandangan yang masyarakat berikan difaktori oleh literasi, sosialisasi dan keinginan dari masyarakat itu sendiri.

Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019

Aulia Az-Zahra Kirani — 2023-12-23

Abstract. Marriage registration aims to provide legal certainty for husband, wife, and children. Registration of marriage is evidenced by a marriage book. However, in the implementation of marriage registration, it is not uncommon for writing errors to occur in the marriage certificate quotation biodata which can hinder other state administration arrangements. PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration has regulated the procedure for changing the marriage book biodata in Article 37 to be carried out by the Head of the KUA. However, what happened at the Astanaanyar District Office of Religious Affairs, several changes to the marriage book biodata were made by KUA staff. This study aims to find out the practice of changing marriage book biodata at the Astanaanyar District Office of Religious Affairs in connection with PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. This study uses a case study approach and normative juridical. Primary data sources were obtained from laws and regulations and interview results, while secondary data sources were obtained from books, journals relevant. The results that the practice of changing the biodata of marriage books at the Astanaanyar District Office of Religious Affairs was generally in accordance with PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, except regarding changes to the biodata of marriage books by the Head of KUA, this is not in accordance with practice, because there are still several changes made by KUA staff.

Abstrak. Pencatatan nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun anak. Pencatatan nikah dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Namun, dalam pelaksanaan pencatatan nikah tidak jarang terjadi kesalahan penulisan pada biodata kutipan akta nikah yang dapat menghambat dalam mengurus administrasi kenegaraan lainnya. PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan telah mengatur tentang prosedur perubahan biodata kutipan akta nikah pada Pasal 37 harus dilakukan oleh Kepala KUA. Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Astanaanyar, beberapa perubahan biodata kutipan akta nikah dilakukan oleh Staf KUA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Kecamatan Astanaanyar dihubungkan dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal yang relevan. Hasil penelitiannya bahwa praktik perubahan biodata kutipan akta di KUA Kecamatan Astanaanyar pada umumnya sudah sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kecuali mengenai perubahan biodata kutipan akta nikah oleh Kepala KUA, hal ini tidak sesuai dengan praktiknya, karena masih terdapat beberapa perubahan yang dilakukan oleh Staf KUA.

Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004

Roni Hermawan — 2023-12-23

Abstract. The recording of waqf land is a sensitive and complex issue that can lead to disputes and conflicts. Law No. 41 of 2004 stipulates that waqf must be recorded to obtain authentic evidence and in Surah Al-Baqarah: 282 regarding recording in muamalah. The purpose of this research is to find out the recording of waqf land in PC Persis Pangalengan District according to Law No. 41 of 2004 and Islamic law. This research method is qualitative and uses a normative juridical approach. Primary data consists of interviews, secondary data consists of primary legal materials such as laws, PP, KHI, books, journals. while tertiary data consists of websites, and other sources of information. Data analysis consists of recording waqf land in PC Persis Pangalengan District according to Law No. 41 of 2004 and Islamic Law, verified, and conclusions drawn. The first research result shows that the process of recording waqf land in PC Persis Pangalengan District still does not comply with the laws and regulations because many assets have not been recorded. This should be done to obtain authentic evidence so as not to cause problems. Second, the recording of waqf land in PC Persis Pangalengan Subdistrict is valid according to Islam, but judging from the procedures in carrying out waqf, it has not been fulfilled because there are still many waqf assets that are not recorded before the PPAIW and recorded at the KUA.

Abstrak. Pencatatan tanah wakaf adalah masalah yang sensitif dan kompleks yang dapat menyebabkan perselisihan dan konflik. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 menetapkan bahwa wakaf harus dicatat untuk mendapatkan bukti otentik dan dalam Surah Al-Baqarah:282 mengenai pencatatan dalam muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data primer terdiri dari wawancara, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti UU, PP, KHI, buku, jurnal. sedangkan data tersier terdiri dari website, dan sumber informasi lainnya. Analisis data terdiri dari pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam, diverifikasi, dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian Pertama, menunjukkan bahwa proses pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan masih banyak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan karena banyak aset yang belum tercatat. Hal tersebut harusnya dilakukan untuk mendapatkan bukti otentik agar tidak menimbulkan masalah. Kedua, pencatatan tanah wakaf di PC Persis Kecamatan Pangalengan sudah sah menurut Islam, namun dilihat dari prosedur dalam melakukan wakaf belum memenuhi karena masih banyak aset wakaf yang tidak dicatatkan di hadapan PPAIW dan tercatat di KUA.

Tinjauan Maqashid Asy-Syariah Terhadap Cerai Gugat Akibat Mental Disorder (Studi Putusan 4309/Pdt.G/2021/PAJT)

Katrina Annur — 2023-12-23

Abstract. This study examines the motives of need underlying the existence of divorce cases due to mental disorders analyzed with maqashid asy-syari’ah. This study aims to determine the legal considerations used by the Panel of Judges and a review of the theory of maqashid asy-syari’ah on divorce cases due to mental disorders. This research is a type of normative legal research using a case approach as a research approach and using qualitative analysis methods. The results of this study explain that, according to the consideration of the Panel of Judges in accordance with Article 116 of the KHI letter (e) which explains if one party experiences a disability or illness as a result of being unable to carry out his obligations as husband or wife, which causes quarrels and quarrels that occur continuously, And according to the theory of maqashid asy-syari’ah in the household there are conditions that threaten the maintenance of the five basic elements. Divorce that occurs due to the husband experiencing mental disorder indirectly shows that the ideal marriage concept is not fulfilled and leads to mafsadah or damage. Based on the results of research on the decision No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT regarding divorce due to mental disorder, in accordance with maqashid asy-syari’ah.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji motif kebutuhan yang mendasari adanya perkara cerai gugat akibat mental disorder yang dianalisis dengan maqashid asy-syari’ah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dan tinjauan teori maqashid asy-syari’ah terhadap perkara cerai gugat akibat mental disorder. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) sebagai pendekatan penelitiannya serta menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (e) yang menjelaskan jika salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, yang menimbulkan pertengkaran dan percekcokan yang terjadi secara terus menerus, dan menurut teori maqashid asy-syari’ah pada rumah tangga tersebut terdapat kondisi yang mengancam pemeliharaan lima unsur pokok. Perceraian yang terjadi akibat suami mengalami mental disorder secara tidak langsung menunjukkan bahwa konsep perkawinan yang ideal tidak terpenuhi dan mengarah kepada mafsadah atau kerusakan. Berdasarkan hasil penelitian pada putusan No. 4309/Pdt.G/2021/PAJT tentang cerai gugat akibat mental disorder, sesuai dengan maqashid asy-syari’ah.

Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah

Ai Rosidah Rosidah — 2023-12-23

Abstrack. This dispute occurred because the wakif did not have children which resulted in many people taking the opportunity to control it and the implementation of the waqf pledge which was only carried out verbally, so that there was no certificate of waqf land to be used as legal force because the land was carried out long before there was independence which resulted in the waqf not being recorded at the KUA. The purpose of this study was to find out the analysis of law number 41 of 2004 concerning waqf related to the settlement of waqf rice field land disputes in Sindangwargi, Cipongkor District, West Bandung Regency.This research method is qualitative descriptive to analyze related endowments and disputes that occur, using an empirical juridical research approach and this research is a Field Research study, where the data sources used are primary and secondary data.The results of this study indicate that the dispute resolution efforts undertaken by the KUA to resolve this dispute are deliberations, mediation between the two parties at the Cimahi Police Chief, and arbitration by the BPN at the Cimahi Police Chief. It can be concluded that the KUA's efforts in Cipongkor in resolving the waqf rice field land dispute in Sindangwargi, Baranangsiang Village, Kec. Cipongkor Kab. West Bandung is in accordance with Law Number 41 of 2004.

Abstrak. Persengketaan ini terjadi karena wakif tidak memiliki keturunan yang mengakibatkan banyak orang mengambil kesempatan untuk menguasainya dan pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, sehingga belum ada sertifikat tanah wakaf untuk dijadikan kekuatan hukum sebab tanah tersebut dilakukan jauh sebelum adanya kemerdekaan yang mengakibatkan wakaf tersebut tidak tercatat di KUA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terkait penyelesaian persengketaan tanah wakaf sawah di Sindangwargi Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.Metode penelitian ini bersifat deskriftif kualitatif untuk menganalisis terkait perwakafan dan sengketa yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan penelitian ini merupakan penelitian Field Research, dimana sumber data yang dipakai yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak KUA untuk menyelesaikan sengketa ini adalah musyawarah, mediasi diantara kedua belah pihak di kapolres cimahi, dan arbitrase oleh BPN di kapolres cimahi. Dapat disimpulkan bahwa upaya KUA di Cipongkor dalam menyelesaikan persengketaan tanah wakaf sawah di Sindangwargi Desa Baranangsiang Kec. Cipongkor Kab. Bandung Barat telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Poligami

Rida Nabila — 2023-12-23

Abstract. In Islam marriage is called a sacred agreement or a very strong bond between a man and a woman to create a family that is sakinah mawaddah warahmah with the aim of worshiping Allah SWT. Basically, in marriage adheres to the principle of monogamy. But if a husband wants to have more than one wife, he must have permission from the first wife and permission from the Religious Court (Article 3 of Law No. 1 of 1974). The phenomenon that occurs as in the decision of the Ciamis Religious Court Number 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms is the cancellation of polygamous marriages, even though the marriage is legally registered at the Office of Religious Affairs. The research used is qualitative with a normative juridical approach. The data analysis technique is library research which originates from the decision of the Ciamis Religious Court Number 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms and interviews with one of the judges who decided the case. The request for annulment of a polygamous marriage was granted by the Panel of Judges basically because the husband did not follow the procedure for polygamy or having more than one wife as specified.

Abstrak. Dalam Islam perkawinan disebut dengan perjanjian suci atau ikatan yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan tujuan sebagai ibadah kepada Allah swt. Pada asasnya dalam perkawinan menganut asas monogami.Tetapi apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka harus ada izin dari istri pertama serta adanya izin dari Pengadilan Agama (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974). Fenomena yang terjadi sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms terjadi pembatalan perkawinan poligami, padahal perkawinan tersebut tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama. Penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yaitu studi Pustaka yang bersumber dari putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2188/Pdt.G/2022/PA.Cms serta wawancara terhadap salah satu Hakim yang memutuskan perkara tersebut. Permohonan pembatalan perkawinan poligami dikabulkan oleh Majelis Hakim pada dasarnya karena suami tidak menempuh prosedur dalam berpoligami atau beristri lebih dari satu sebagaimana yang telah ditentukan.